Kemelut Panjang di Irak

Kemelut Panjang di Irak 

12 September 2005 in Artikel Opini, Harian Waspada

WASPADA Online 04 Mei 04

Oleh A Fatih Syuhud *

Sejumlah insiden terakhir di Irak telah memaksa AS untuk mendeklarasikan bahwa ia akan melakukan kebijakan yang lebih agresif dalam menghadapi ‘aksi teroris’ dan perlawanan bersenjata. Tidak ada yang tahu apakah langkah semacam itu akan berguna dalam jangka panjang. Terutama ia tampak kontraproduktif dalam usaha AS merebut hati rakyat Irak.

Perlawanan telah mendapatkan momentum di Irak. Ia merefleksikan perencanaan dan koordinasi yang lebih canggih. Terdapat juga gejala bahwa perlawanan bersenjata tidak lagi terbatas dilakukan warga Irak tetapi ada kemungkinan partisipasi elemen asing yang memasuki Irak dari berbagai negara.

Fareed Zakaria, redaktur Newsweek mencatat pada November ‘semakin jelas bahwa resistansi di Irak bukanlah pekerjaan sekelompok kecil orang, tetapi telah menjadi gerakan yang semakin meluas.’ Laporan berbagai kantor berita mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara komando AS di Irak dan CIA tentang jumlah yang sebenarnya dari kelompok perlawanan. Jenderal John Abizaid percaya jumlah mereka sekitar 5000 sedang CIA memperkirakan sekitar 50.000. Suatu perbedaan yang sangat menyolok dan sekaligus menunjukkan ketidakmampuan besar AS dalam konteks pengumpulan intelijen militer.

Peningkatan respons militer bukanlah jawaban terbaik. Perang nonkonvensional sangat tergantung pada simpati rakyat. Semakin banyak pasukan konvensional memanifestasikan diri melalui pengeboman dan berbagai perangkat keras militer di jalan-jalan, semakin mengesankan adanya peningkatan ketidaknormalan. Langkah semacam itu hanya akan mengalienasi populasi lokal dan hidup keseharian mereka. Tayangan televisi tentang anak-anak kecil yang memeluk ibu mereka ketika pasukan AS memeriksa baju mereka, jelas tidak akan menciptakan dukungan dan simpati bagi pasukan koalisi di dunia Arab.

Aspek lain yang mengancam hubungan konstruktif di Irak adalah perubahan radikal dalam perimbangan pemerintahan. AS tampaknya mengacuhkan fakta bahwa populasi Sunni di Irak merupakan komponen intelektual sentral di Irak. Komunitas Sunni ini telah menciptakan banyak politisi, profesional, insinyur, guru, pedagang dan pemimpin pasukan. Sebaliknya, populasi Syiah lebih terlibat dalam bidang teoktratis dan bagian kecil pemerintahan. Sejumlah usaha saat ini untuk menciptakan mayoritas Syiah pada eselon kekuasaan dan memarjinalkan pengaruh Sunni cukup mengundang kecurigaan. Akan lebih tepat seandainya otoritas koalisi menciptakan perimbangan antara Sunni yang menuntut kekuasaan dan Syiah yang meminta demokrasi langsung, bukan pemilu tidak langsung.

Terdapat juga dua elemen lain yang mempengaruhi psikis publik Irak. Ketergantungan AS pada kalangan ekspatriat Irak sebagai ‘anak emas’ dalam reformulasi basis kekuasaan dan anggapan miring atas elemen suku Kurdi telah menciptakan dinamikanya sendiri.

Pada 16 Oktober, AS memperoleh kemenangan diplomatik di DK PBB. Pada hari itu, DK PBB secara bulat mengadopsi resolusi tentang rekonstruksi politik dan ekonomi di Irak. Resolusi ini mempertegas berbagai Resolusi sebelumnya termasuk Resolusi 1483 pada 22 Mei 2003, Resolusi 1500 pada 14 Agustus 2003, dan sejumlah resolusi yang berkaitan dengan ancaman perdamaian dan keamanan yang disebabkan oleh aksi teroris seperti Resolusi 1373 pada 28 September 2001.

Sejak itu, diadakan pertemuan donatur di Madrid di mana sejumlah AS.5 milyar dijanjikan dalam bentuk bantuan dan hutang guna membantu membangun kembali Irak. Banyak ungkapan indah terdengar tetapi faktanya adalah sampai saat ini India, Pakistan, Jerman, Prancis, Rusia dan Jepang belum mengirim satupun pasukan sebagai penjaga perdamaian atau untuk memperbaiki kondisi stabilitas dan keamanan. Kehadiran pasukan Turki juga digagalkan pada detik-detik akhir.

Perdebatan tentang legalitas keterlibatan bersenjata di Irak saat ini semakin kompleks dengan adanya keputusan Komando AS untuk menjalankan kebijakan yang lebih agresif. Protokol 1 1997 Tambahan pada Konvensi Jenewa 1949 dijadikan rujukan oleh kelompok civil society berkenaan dengan meningkatnya insiden ‘collateral damage’ yang diderita warga sipil. Kondisi yang semakin memburuk jelas akan mempengaruhi impelementasi tindakan legal yang diperlukan bagi pembentukan Pemerintahan Irak yang sah di masa depan.

Chris Patten, menteri luar negeri Uni Eropa, baru-baru ini menulis di Foreign Policy bahwa ‘kebebasan merupakan aspirasi umat manusia, demokrasi tidaklah berlawanan dengan pembangunan, dan masyarakat terbuka berlaku tidak hanya untuk dunia Islam tapi juga Kristen dan Kong Hu Chu.’ Islam, harus dipahami tidak identik hanya terbatas pada Liga Arab. Lebih banyak muslim yang tinggal di luar Timur Tengah dan banyak dari mereka yang tinggal di negara demokratis, semacam Indonesia, Malaysia, dan lain-lain.

Demokrasi dalam maknanya yang sejati juga akan mungkin diaplikasikan di Irak dan Afghanistan. Ia membutuhkan banyak waktu dan kesabaran. Akan tetapi, proses perubahan, baik politik maupun ekonomi akan sulit bahkan tidak mungkin tercapai melalui moncong senjata.

Langkah membangun kepercayaan hendaknya dimulai dengan membawa kembali suasana normal. Kredibilitas harus diperbaiki demi suksesnya proses ini. Dan harus ada pemahaman di Irak bahwa demokrasi dan pengembangan prinsip demokrasi bukanlah bagian dari opsi geostrategi barat. Signifikansi dari kunjungan rahasia Presiden Bush pada hari Thanksgiving ke basis militer AS di Irak hendaknya tidak terlalu dilebih-lebihkan. Memang, kunjungan ini penting untuk mendapatkan suara domestik AS, tetapi kita tidak tahu apakah hal ini dalam jangka panjang akan mempengaruhi kejadian di lapangan di Irak.

Dengan adanya dukungan berkelanjutan pihak Barat terhadap banyak rejim opresif Arab, maka mudah dimengerti apabila pembahasan demokratisasi menimbulkan kecurigaan saat ini di jalanan Baghdad, Basra dan Tikrit. Reaksi umum adalah bahwa Pasukan Koalisi sedang mencari alasan yang pantas dan mencoba untuk mengangkat tokoh-tokoh pro-Barat.

Dewan Pemerintah telah mengumumkan rencana masa medium mereka di Baghdad. Pemerintahan model Afghan ini melibatkan penyeleksian delegasi untuk membentuk Dewan Nasional. Badan ini pada gilirannya akan membentuk pemerintahan ‘elit’pada bulan Juni tahun depan. Ini kemudian akan disusul dengan konvensi konstitusional, referendum dan pemilu nasional, yang akan dilakukan pada 2005-06. Pemerintahan AS juga mengindikasikan sejumlah langkah yang mereka harap akan terjadi pada tahun depan.

Waktu adalah sangat utama bagi Bush. Pemilihan presiden AS akan diadakan pada November 2004. Peringkat Bush melorot sampai 50 persen dalam angket yang diadakan USA Today/CNN/Gallup baru-baru ini. Angka ini masih berada dalam batas wajar untuk dapat sukses bagi terpilihnya kembali Presiden yang sedang berkuasa. Bush tentu saja menyadari hal ini. Akan tetapi, para pendukungnya juga tahu bahwa kecuali apabila kemelut Irak segera diatasi, basis pendukungnya mungkin dapat semakin melorot. Faktor ini mendapatkan perhatian yang signifikan terutama setelah semakin banyakan personil Koalisi yang tewas oleh senjata berteknologi tinggi oleh mereka yang menentang pasukan pendudukan.

Demokrasi memang diperlukan tetapi jalan menuju demokrasi tidak selalu dapat diprediksi. Kita hanya dapat berharap bahwa proses pengembalian negara itu pada pimpinan Irak yang dipilih rakyat akan segera terjadi.

* Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik di Agra University dan Research Associate di Zakir Hussein Institute of Islamic Studies New Delhi, India.
artikel ini diambil dari www.fatih syuhud.com